Wakil Gubernur NTT, Benny A. Litelnoni
sergapntt.com, SOE – Saat diperiksa penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) SoE, Selasa (14/10/14), Wakil Gubernur NTT, Benny A. Litelnoni, mengaku, memo pencairan dana bantuan sosial (bansos) yang ia buat sewaktu menjabat Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), semata-mata untuk mengatasi masalah-masalah darurat saat itu.
Sayang, Benny tak menjelaskan secara rinci masalah darurat seperti apa yang dimaksud. “Tanpa memo itu pelaksanaan roda pemerintahan bisa lumpuh, karena ada hal-hal yang sifatnya emergensi sehingga membutuhkan penanganan cepat dari pemerintah. Jadi pencairan dana bansos menggunakan memo itu untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya emergensi,” kata Benny kepada wartawan seperti dilansir Timex, Rabu (15/10/14).
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) SoE, Oscar Douglas Riwu mengatakan, sesuai Permendagri No. 13/2006 pasal 133, pencairan keuangan daerah hanya dapat dilakukan oleh kepala daerah atau bupati.
Namun sesuai bukti yang ditemui penyidik, terdapat sejumlah item pencairan dana bansos yang diberikan Benny kepada dokter untuk mendampingi jemaah ke Arab Saudi dalam rangka mengikuti ibadah haji dan diberikan kepada pengurus partai politik untuk kegiatan partai di Jakarta. Rinciannya; tahun 2009, Benny mengeluarkan memo pencairan dana bansos sebesar Rp65 juta dan tahun 2010 sebesar Rp170 juta.
By. CS